Berita

Telkom Lapor ke BRTI Usai Blokir Netflix

Kasus Netflix kian mencuat. Netflix yang sampai saat ini masih belum mau mengikuti kebijakan yang berlaku di Indonesia, menjadi alasan Telkom Group untuk memblokir layanan video streaming tersebut. Mengingat Netflix sendiri sudah memenuhi kategori Penyelenggara Sistem elektronik (PSE), maka Netflix seharusnya membuat Bentuk Usaha Tetap atau BUT.

Telkom Lapor ke BRTI Usai Blokir Netflix

Dengan membentuk BUT berarti Netflix akan memenuhi unsur legalitas, memiliki hak dan kewajiban secara hukum, memenuhi regulasi fiskal, serta mampu memberikan kepastian perlindungan untuk konsumen, dan lain-lain.

Menkominfo pun mengakui kalau layanan film seperti Netflix belum ada mekanisme sensor di Indonesia yang saat ini ditangani oleh Lembaga Sensor Film (LSF), yang dapat menjadi wadah perkembangan teknologi tersebut. Sehingga menkominfo juga berencana memberdayakan lembaga yang ada di kemendikbud untuk membuat koridor sensor yang mekanismenya sesuai perkembangan teknologi. Karena dikhawatirkan kedepannya akan hadir netflix-netflix yang lain jika netflix tidak disikapi dengan tegas saat ini.

Hal itulah yang memperkuat Telkom untuk segera memblokir Netflix. Setelah memblokirnya, telkom pun langsung mendatangi kantor Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) untuk memberikan penjelasan.

Ketut Prihadi, salah satu anggota komisioner BRTI mengatakan bahwa pada prinsipnya, telkom bermaksud untuk membantu Kominfo dan BRTI yang saat ini sedang menyusun peraturan terkait layanan OTT (Over-the-top) seperti Netflix. Ia juga berkata “Jadi sebelum aturannya ditetapkan, telkom berpendapat, sebaiknya layanan Netflix diblok”.

Ketut juga menyatakan bahwa BRTI tidak mengatakan bahwa mereka setuju atau tidak, karena aturannya memang belum ada. Tapi pihak BRTI sendiri dapat memahami sikap Telkom mengingat bahwa layanan OTT Netflix menduduki jaringan operator dan membutuhkan bandwith yang cukup lebar.

“Jadi sebelum aturannya ditetapkan, Telkom berpendapat, sebaiknya layanan Netflix diblok,” lanjutnya. Lantas, bagaimana respons BRTI, apakah setuju mendukung pemblokiran atau malah sebaliknya?

BRTI juga tengah mencermati opsi bahwa layanan seperti Netflix ini bisa dikategorikan sebagai jasa penyedia konten, termasuk konten berupa OTT, lanjut Ketut.